BENGKALIS – Pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui Bappeda menggelar pertemuan konsultasi masyarakat terkait dengan kegiatan survei investigasi desain (SID) pengaman pantai terluar Provinsi Riau tahun 2020. Kegiatan ini sendiri merupakan program dari Balai Wilayah Sungai Sumatera III Direktorat Jenderal Sumberdaya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Pertemuan konsultasi masyarakat dilaksanakan di ruang rapat Zahari Lantai II Bappeda Bengkalis, Rabu 14 Oktober 2020 dan dibuka oleh Kepala Bappeda Bengkalis Hadi Prasetyo dan dimoderatori selama diskusi berlangsung oleh Sekretaris Bappeda Bengkalis, Rinto.
Hadir dalam pertemuan tersebut Ketua Komisi II DPRD Bengkalis Ruby Handoko alias Akok, Plt Kepala Balitbang Bengkalis Dahen Tawakal, Plt Kepala Dinas PUPR Ardiansyah, Camat Bantan serta para pejabat pengawas dan administrator di lingkungan Pemkab Bengkalis.
Kemudian turut hadir dalam pertemuan tersebut Kepala Desa Pambang Pesisir Pasla, Kepala Desa Pambang Baru Edi Zakri, Kepala Desa Muntai M Nurin, perwakilan dari Politeknik Negeri Bengkalis Noerdin Basir serta sejumlah organisasi pencinta lingkungan.
Sementara dari pelaksana kegiatan, hadir dalam pertemuan tersebut Kepala Satker PJSA BWSS III Ir Yanedi, PPK Sungai dan Pantai Cahaya Santoso ST MT, PPK Perencanaan dan Program Awaludin ST serta rombongan. Kemudian Perusahaan Konsultan Perencana SID Penanganan Abrasi PT Rencana Cipta Mandiri dari Bandung.
Mengawali pertemuan tersebut, Yanedi yang mendapat kesempatan pertama untuk berbicara menyampaikan sedikit tentang gambaran alokasi anggaran untuk pengamanan pantai terluar di Provinsi Riau.
Dikatakan, selama sekitar 15 tahun dirinya mengurus pantai, anggaran yang dialokasikan sangat kecil dalam kisaran 1 KM per tahun dari total sepajang 175 KM.
Dalam sepuluh tahun terakhir, penangaman pesisir pantai terluar yang sudah dibangun baru dalam kisaran 17 KM. Hal ini tidak sebanding dengan tingginya laju abrasi yang diperkirakan berkisar 50 meter pertahun.
“Artinya kalau dikalikan 10 tahun maka abrasi yang terjadi sepanjang setengah kilo meter (500 meter,red),” ujarnya.
Baru sejak tahun 2019 dan 2020 ini anggaran untuk pengamanan pantai meningkat berkat adanya kedekatan Gubernur Riau dengan Pemerintah Pusat dan juga anggota DPR RI asal Riau yang duduk di Komisi V yaitu Syahrul Aidi Maazat.
Untuk diketahui Komisi V DPR RI memiliki ruang lingkup tugas bidang infrastruktur dan perhubungan dimana Kementerian PUPR merupakan salah satu mitra kerja dari Komisi V DPR RI. “Dana untuk pengamanan pantai ini besar Pak, jadi kita perlu dukungan pusat,” ujar Yanedi.
Sementara itu, dari pihak konsultan perencana PT Rencana Cipta Mandiri menjelaskan kalau pada tahun ini pihaknya mendapat tugas untuk melakukan kajian pengamanan pantai teluar di Provinsi Riau, pada tiga tempat yaitu Bengkalis, Rupat dan Rangsang.
Untuk pulau Bengkalis pihaknya melakukan kajian pada kawasan pantai sepanjang 5 KM, kemudian Rupat sepanjang 2 KM dan Rangsang sepanjang 18 KM.
Menanggapi pembicara sebelumnya, Ketua Komisi II dan Kepala Bappeda menyampaikan keprihatinannya dengan anggaran pengamanan pantai di Riau yang sangat kecil. “Kalau anggarannya seperti ini, sampai saya pensiun pun tak akan selesai,” ujar Hadi Prasetyo.
Akok mengatakan, padahal Riau, Bengkalis khususnya merupakan penyumbang PAD yang cukup besar melalui migas. Kalau memang harus jemput bola ke Pusat agar anggaran bisa besar, Akok mengatakan DPRD Bengkalis siap diajak untuk mendampingi. “Kalau perlu kita demo Pak,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Akok sempat mempertanyakan mengapa kajian untuk Rangsang lebih panjang dibandingkan Bengkalis dan Rupat. Padahal seperti disampaikan sebelumnya, Rupat merupakan daerah prioritas untuk dibangun. Namun, dari pihak pelaksana kemudian menjelaskan kalau pada dasarnya untuk pekerjaan fisik, lebih banyak dilakukan di Kabupaten Bengkalis. Sementara untuk kajian, setiap tahunnya akan dilakukan dan nantinya hasil kajian tersebut pada akhirnya sesuai dengan kondisi di lapangan.
“Mengapa Rangsang tahun ini lebih besar, karena kami memang belum ada gambaran sama sekali tentang abrasi di sana. Berbeda dengan Bengkalis dan Rupat dimana datanya kami sudah ada,” ujar salah seorang pelaksana kegiatan.
Sementara itu, dari kecamatan, kepala desa maupun dari perwakilan LSM pada dasarnya memiliki pemikiran yang sama bagaimana laju abrasi di Kabupaten Bengkalis ini bisa diminimalisir sesegera mungkin. #DISKOMINFOTIK
